Dasar Hukum Pidana Mati

March 27, 2024 Post a Comment

Dasar hukum pidana mati

Pasal 59 Tentang Tindak Pidana juga menetapkan hukuman mati sebagi hukuman maksimal. 4. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, 37 dan 41 undang-undang tersebut menyatakan adanya hukuman mati bagi pelanggarnya.

Apa dasar hukum pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba di Indonesia?

Dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati.

Hukuman mati untuk kasus apa saja?

Hukuman mati adalah salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hukuman ini berlaku untuk kasus pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Bagaimana tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Pasal 11 KUHP?

Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Pasal 340 KUHP tentang apa?

Berikut bunyi dari isi Pasal 340 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Apakah hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945?

Dapat disimpulkan hukuman mati sebagai hukuman pidana merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana bertentangan dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenan internasional.

Apakah hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran HAM?

Atas dasar inilah, pidana mati dinilai sebagai hukuman yang melanggar HAM. Selain itu, masyarakat yang kontra menganggap hukuman mati juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan, dan bukan balas dendam.

Apakah hukuman mati bagi pengedar narkoba melanggar HAM dan bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Dasar 194515 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Bagaimana hukum pokok menurut KUHP?

a. hukuman-hukuman pokok: 1. hukuman mati; 2. hukuman penjara; 3. hukuman kurungan; 4. hukuman denda. karena dengan tegas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok.

Hukuman mati di Indonesia diberikan kepada siapa saja?

Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain: Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara.

Mengapa pidana mati di Indonesia masih tetap dipertahankan?

Bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan : demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia.

Apa hukum yang tertinggi di Indonesia?

Dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala sumber hukum karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011.

Siapakah pelaksana eksekusi hukuman mati?

Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brimob yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.

Dimana tempat hukuman mati?

Biasanya, pelaksanaan hukuman mati dilakukan di Nusakambangan. Para terpidana akan dibangunkan di tengah malam dan dibawa ke lokasi yang jauh dan dirahasiakan untuk dilakukan eksekusi oleh regu tembak, metode ini tidak diubah sejak 1964.

Apakah hukuman mati itu diperlukan?

Menurut penulis bahwa tujuan dari adaya pemidanaan dalam hak ini pidana mati, antara lain: Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat.

Pasal 216 KUHP tentang apa?

(1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan

Apa itu KUHP 551?

Barangsiapa dengan tidak berhak berjalan atau berkendaraan diatas tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang dimasuki dengan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi sipelanggar, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,–.

Pasal 170 KUHP tentang apa?

Pengujian Materiil UU KUHP: Pasal 170 ayat (1): “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Apa bunyi pasal 28 A?

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Apa isi Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999?

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. penghilangan nyawa. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.